Metroterkini.com - Antrean panjang warga di sebuah bank militer di kota Yangon, Myanmar terjadi pada Rabu (24/2) pagi. Nasabah Bank Myawaddy menarik uang tunai setelah muncul desas-desus bahwa junta militer kekurangan uang.
Selain Bank Myawaddy, sejumlah bisnis yang dikendalikan militer mengalami tekanan setelah beberapa negara menjatuhkan sanksi dan memboikot para pemimpin militer.
Sebagian besar bank swasta di Yangon memilih untuk tutup. Sementara bank pemerintah sebagian besar tetap buka dan uang tunai masih tersedia di jaringan anjungan tunai militer (ATM).
Menanggapi nasabah yang menarik uang tunai secara besar-besaran, Bank Myawaddy yang menjadi bak lokal terbesar di Myanmar membatasi layanan hanya untuk 200 pelanggan per cabang.
Mengutip AFP, bank milik militer Myanmar itu juga membatasi penarikan per nasabah maksimal 500 ribu kyat (sekitar RP4,9 juta) per hari.
Tun Naing, seorang pengusaha lokal mengatakan ketidakpastian kondisi saat ini memicu kekhawatiran warga. Ia mengaku setiap hari selama sepekan terakhir mengantre di bank untuk menarik enam juta kyat (sekitar Rp59,9 juta) dari rekening Bank Myawaddy miliknya.
"Karena rumor tentang bank ini, saya datang untuk menarik uang saya," kata Tun kepada AFP.
Tun mengatakan tak sedikit pula nasabah yang memilih untuk menginap di hotel yang dekat dengan kantor cabang Bank Myawaddy untuk mendapat antrean lebih awal.
Junta militer Myanmar diketahui mulai memperketat pengeluaran sebagai dampak sanksi yang diberlakukan oleh sejumlah negara usai menggulingkan pemerintahan militer melalui kudeta.
Hal itu diketahui usai Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing, menggelar rapat kabinet pada Senin (22/2) dengan agenda membahas perekonomian. Dalam rapat itu, Min meminta negara memangkas pengeluaran.
"Dewan harus mencurahkan kemampuan untuk meningkatkan perekonomian. Langkah-langkah perbaikan perekonomian harus diambil," kata Min seperti dikutip media massa pemerintah.
Min memang tidak secara langsung menyatakan bahwa aksi protes besar-besaran membuat perekonomian Myanmar terpuruk. Namun, perekonomian Myanmar, terutama sektor pariwisata, cukup terpukul akibat pembatasan di masa pandemi virus corona.
Sampai saat ini tercatat Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi beragam terhadap junta militer Myanmar. Sejumlah lembaga pemerintahan terganggu lantaran banyak pegawai negeri memutuskan ikut berunjuk rasa menentang kudeta.
Min mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu. Alasan militer melakukan kudeta adalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum. [**]
